PURWOKERTO - Dari sekitar 1,8 juta jumlah warga Banyumas, Dinsospermades menyampaikan 63 persen diantaranya masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin (PSPFM) Dinsospermades Banyumas, Sunadi mengatakan warga Banyumas yang masuk DTKS dari sebanyak 1,8 juta jiwa ada sekitar 63 persen.
"DTKS belum menjadi ukuran tingkat kemiskinan satu wilayah. Karena misal satu wilayah warga yang masuk DTKSnya tinggi, disitu juga banyak yang belum mendapatkan bansos" katanya ditemui Radarmas, Kamis (10/11).
Sunadi mengungkapkan sebenarnya ke depan target Kemensos semua penduduk Indonesia masuk DTKS. Pertimbangannya ketika sewaktu-waktu yang kaya usahanya bangkrut dan jatuh miskin, karena sudah masuk DTKS dapat langsung diusulkan mendapat bansos. Begitupun sebaliknya.
"Targetnya dari Kemensos sesuai rencana kerja pemerintah berdasarkan Perpres di tahun 2024 semua penduduk Indonesia masuk DTKS. Termasuk ASN," terangnya.
Ditegaskan berbicara DTKS tidak selalu hubungannya dengan kemiskinan. 63 persen warga Banyumas yang masuk DTKS pun belum semua menerima bansos baik PKH maupun BPNT. (yda)