PURBALINGGA, RADARBANYUMAS.DISWAY.ID - Dunia literasi sekolah di Kabupaten Purbalingga tengah menghadapi krisis serius. Dari semula lebih dari 500 tenaga perpustakaan, kini hanya tersisa 213 orang. Ironisnya, hampir seluruhnya masih berstatus honorer. Kondisi ini menggambarkan betapa profesi pustakawan kian terpinggirkan dan kurang mendapat perhatian.
Ketua Ikatan Pustakawan Indonesia (I-PI) Purbalingga, Isna R. Wijaya, membenarkan adanya penurunan signifikan jumlah tenaga perpustakaan di sekolah. Menurutnya, tren ini sudah berlangsung lama seiring minimnya perhatian terhadap peran pustakawan.
"Seiring berjalannya waktu, perpustakaan kurang mendapat perhatian. Akibatnya, banyak pegawai yang memilih alih profesi," ujarnya.
Dari 213 tenaga yang tersisa, hanya 173 orang yang memiliki ijazah minimal D2. Bahkan, setiap bulan selalu terjadi perubahan data karena sejumlah tenaga perpustakaan yang lolos seleksi PPPK lebih memilih pindah jabatan. Mereka merasa profesi pustakawan belum dihargai sebagaimana mestinya.
BACA JUGA:Minim NPP, Perpustakaan Sekolah Diminta Berbenah
Ketergantungan terhadap tenaga honorer pun menjadi fakta yang tak terbantahkan. Dari 163 tenaga dengan status kepegawaian tercatat, 158 orang atau sekitar 97 persen merupakan Tenaga Honor Sekolah. Sisanya, hanya tiga orang berstatus GTY/PTY dan dua orang PNS.
Kondisi ini paling banyak ditemukan di jenjang sekolah dasar. Dari total tenaga yang ada, 125 orang bertugas di SD dan 36 orang di SMP. Bahkan, dua pegawai PNS yang tercatat semuanya berada di tingkat SD.
Selain minim jumlah dan status, kompetensi juga masih menjadi persoalan. Isna mengungkapkan, dari ratusan tenaga perpustakaan yang tersisa, baru sekitar 40 orang yang memiliki ijazah linear bidang Ilmu Perpustakaan dan telah mengikuti uji kompetensi.
"Mereka banyak yang alih profesi karena sebagai pegawai perpustakaan kurang mendapat perhatian. Padahal literasi adalah kunci untuk menyelesaikan berbagai persoalan, namun kesadaran tentang hal itu masih minim," tegasnya.
BACA JUGA:Hanya Ada 156 Perpustakaan Desa Aktif di Purbalingga, 68 Lainnya Mati Suri
Ia mengingatkan, jika kondisi ini terus dibiarkan, dampaknya akan meluas. Perpustakaan tanpa tenaga resmi akan kesulitan mengurus Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) sebagai syarat penting bagi legalitas dan pengembangan lembaga literasi.
Harapannya, pemda memberikan perhatian dan dukungan nyata terhadap pengembangan perpustakaan baik perpustakaan umum maupun perpustakaan sekolah. (alw)