Relawan lain, Bayu, mengungkapkan bahwa lemahnya ketegasan Perhutani memicu konflik horizontal di antara warga. "Sebagian warga ingin menyelamatkan hutan, sebagian lain justru masih mendukung perambahan karena motif ekonomi," katanya.
Menanggapi tudingan tersebut, Kepala BKPH Karangkobar, Pratikno, mewakili Perhutani KPH Banyumas Timur, menyatakan bahwa ada mekanisme legal untuk memanfaatkan hutan, yakni pemanfaatan lahan di bawah tegakan.
"Kami selalu menghimbau agar masyarakat tidak melakukan kegiatan ilegal di kawasan hutan, baik melalui rapat-rapat warga maupun pemasangan banner peringatan," klaim Pratikno.
Meski demikian, tekanan publik terhadap Perhutani dan pemerintah daerah terus menguat, menandai kian seriusnya krisis lingkungan di Rogojembangan. (jud)