CILACAP, RADARBANYUMAS.CO.ID - Kebijakan terkait 20 persen Dana Desa yang akan digunakan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), mendapat sorotan dari berbagai pihak.
Salah satunya dari wakil ketua DPRD Kabupaten Cilacap dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Indah Mayasari. Dia meminta, BUMDes menjadi pelaku atau pemasok bahan baku makanan.
"Tentunya akan menjadi peluang usaha bagi masyarakat untuk dilibatkan menjadi produsen melalui BUMDes," katanya, Minggu (16/2).
Menurutnya, anggaran sebesar 20 persen dari Dana Desa tersebut merupakan anggaran yang cukup besar, sehingga diperlukan peran masyarakat untuk pengelolaan maupun pemberdayaannya.
BACA JUGA:Pastikan MBG Layak dan Aman Konsumsi, Dinkes Purbalingga akan Lakukan Uji Organoleptik
BACA JUGA:Jamin Aman Produk MBG, Sejumlah Uji Bakal Diterapkan
"Jika BUMDes terlibat, maka harus melibatkan masyarakat, misalnya untuk penanaman bibitnya seperti sayuran, kemudian lauk pauk seperti telor, ayam, dan lainnya," lanjutnya.
Dia mendorong agar BUMDes bisa merumuskan program yang berorientasi pada peningkatan pendapatan asli desa (PADes), guna mendukung percepatan perekonomian di desanya.
"Modal kita berikan, tapi harus mampu mengembalikan dengan bertambah nilainya, bukan malah mengurangi," tegasnya.
Meski demikian, Indah tidak memungkiri terdapat kelemahan BUMDes dalam mengelola kelembagaan maupun usaha. Sebab, hampir rata-rata BUMDes sangat lemah dalam pengelolaan kelembagaannya, usahanya, bahkan juga keuangannya.
"Perlu kita beri edukasi dalam bentuk pelatihan kemudian bisa disupport oleh pemerintah daerah, untuk bisa mengalokasikan dana tambahan untuk pelatihan serta adanya pendampingan dari tenaga ahli," pungkasnya.